Daftar Peserta Kelulusan Sertifikasi Guru Kabupaten Karimun Tahun 2012


TK

 

 

SD



SMP

SMA

SMK

Informasi lebih lanjut klik disini

Staff UK Minta Rektor Mundur


Sebanyak 46 dari 48 staf kampus Universitas Karimun (UK) membubuhkan tandatangan di atas surat pernyataan sebagai mosi tidak percaya kepada Rektor UK Abdul Latif, Senin (12/3). Staf kampus meminta Abdul Latif mundur paling lambat Senin depan dan jika tidak mereka akan mogok kerja.

“Staf yang sudah membubuhkan tandatangannya sepakat mendesak Abdul Latif mundur dari jabatannya. Kami tak mau lagi ada tawar menawar dan tuntutan hanya satu, yaitu Abdul Latif harus mundur dari jabatannya,” ucap Zawiyah, Staf Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan di Kampus UK, Senin (12/3).

Menurutnya, tuntutan ini juga sudah disampaikan kepada pihak Yayasan Tujuh Juli agar segera menindaklanjuti sejak jauh-jauh hari. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. Soal UK, tidak saja masalah program pendidikan (prodi) yang bermasalah, tapi juga ada masalah dugaan penyalahgunaan anggaran.

Misalnya, istri Rektor UK, Sukisnawati selalu ikut dalam setiap kegiatan Abdul Latif di luar kampus. Atau jika ada keperluan ke luar kota, maka sang istri selalu ikut. Dan biaya perjalanan bukan menggunakan anggaran pribadi, melainkan anggaran kampus. Seperti perjalanan atau kunjungan ke Malaka-Malaysia.  

Kondisi kampus saat ini sangat tidak harmonis, karena Abdul Latif tidak mau bertegur sapa  dengan seluruh staf kampus. Bahkan ketika diberikan masukan agar rektor membuat pertemuan dalam sebulan atau dua bulan sekali bersama para staf, Abdul Latif malah menjawab bahwa seluruh staf memiliki atasan. Maka silahkan lakukan hal itu dengan atasan masing-masing.

Senada dengan Zawiyah, Balqis yang juga staf di Kampus UK mengatakan, pernyataan mosi tidak percaya disampaikan atas dasar kesadaran seluruh staf kampus UK, dan tidak ada ditunggangi oleh pihak manapun.

“Kalau mahasiswa mengatakan bakal menggelar demonstrasi untuk menurunkan Abdul Latif, itu terserah mereka. Yang penting aksi kami ini tidak ada campur tangan dengan aksi mahasiswa UK yang mengatakan mendesak agar rektor UK segera mundur,” ujarnya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin SH menilai, tidak adanya izin lima prodi di UK yakni prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes),  Pendidikan Guru Luar Biasa (PGLB), Teknik Perkapalan, Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayaran melanggar aturan. Karena proses belajar mengajar sudah berlangsung yang mengindikasikan telah terjadi penipuan oleh pihak Yayasan Tujuh Juli dan Rektor UK kepada masyarakat Karimun.

Menurutnya, penipuan yang dilakukan oleh yayasan dan Rektor UK merupakan bentuk pidana murni, maka sudah sepatutnya aparat penegak hukum  memenjarakan orang-orang yang telah dengan sengaja menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil kepada masyarakat Karimun.

Ia menyebut setelah persoalan ini muncul ke permukaan, antara yayasan dan rektorat terkesan melepaskan tanggung jawab masing-masing. Karena ketidakjelasan di UK tersebut, maka Jamaluddin menilai pengurus Yayasan Tujuh Juli dan Rektorat UK telah mengangkangi UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Untuk mendirikan TK saja, jelas syarat dan rukunnya. Apalagi untuk mendirikan sebuah universitas,” kata Jamaluddin.

Untuk membenarkan hal itu, maka Komisi A DPRD Karimun mendatangi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X di Padang, Rabu (7/12) lalu. Kedatangan rombongan Komisi A disambut Koordinator Kopertis X Damsar.

Kepada Kopertis, Komisi A memaparkan permasalahan yang terjadi di UK, mulai dari belum keluarnya izin lima prodi sementara sudah ada mahasiswanya. Dalam pertemuan juga disampaikan ketidakjelasan struktur yayasan dan rektorat di UK, untuk sebagai syarat mutlak pendirian sebuah universitas.

Menurut Jamaluddin, saat pihaknya memaparkan kondisi di UK, pihak Kopertis lebih banyak diam. Mereka hanya menyebut kalau DPRD Karimun harus ikut membenahi sistem yang terjadi di UK.

“Kurang apalagi perhatian dari dewan, bukankah ketika pihak yayasan meminta bantuan dana hibah sebesar Rp2,5 miliar dianggarkan dalam APBD,” kata Jamal.

Dikatakannya, sebelum kedatangan Komisi A ke Kopertis, ternyata beberapa hari sebelumnya, Bupati Karimun Nurdin Basirun dan Sekda Karimun Anwar Hasyim telah lebih dulu mendatangi Kopertis X. Kedatangan Bupati dan Sekda ke Kopertis memunculkan tanda tanya besar. Atas dasar apa Bupati ke Kopertis? Apakah sebagai kepala daerah atau pendiri Yayasan Tujuh Juli. Sementara, Sekda sebagai apa? karena Yayasan Tujuh Juli milik swasta dan bukan milik pemerintah daerah.

Selain Bupati dan Sekda, kata Jamaluddin pihak Reskrim Polres Karimun sehari sebelum rombongan Komisi A juga telah mendatangi Kopertis Wilayah X. Kedatangan Reskrim Polres Karimun kemungkinan untuk menyelidiki kasus yang terjadi di UK, khususnya terkait belum keluarnya izin lima prodi tersebut

Dikutip dari Haluan Kepri

Mahasiswa FKIP UK Minta Ganti Rugi


Kemelut yang terjadi atas ketidakpastian status jurusan Fakultas llmu Keguruan dan Ilmu Politik (FKIP) Universitas Karimun (UK) membuat mahasiswanya habis akal. Sebanyak 24 mahasiswa Universitas Karimun menyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UK.
 
Pernyataan Susi Anggraini selaku perwakilan 24 mahasiswa FKIP UK disampaikan di hadapan Komisi A DPRD Karimun saat gelaran hearing, Selasa (13/3). “Kami tidak ingin kuliah lagi, kami semua di sini menyatakan keluar dari UK. Insyaallah langkah kami sudah mantap,” kata Susi Anggraini mantap.
 
Pernyataan ini disampaikan di hadapan Ketua Komisi A Jamaluddin, Wakil Ketua Zulfikar dan Sekretaris Komisi Anwar Hasan. Pernyataan ini cukup masuk akan mengingat selama ini, mahasiswa yang terbilang pintar-pintar itu telah merasa tertipu oleh pihak manajemen kampus, jajaran rektorat, termasuk sejumlah oknum pejabat pemdan dan oknum anggota dewan atas janji-janji palsunya.
 
“Selama ini, kami diberi janji-janji. Kami dibuat macam (seperti) pengemis. Kami juga sudah tawar-menawar dengan Rektor UK (Abdul Latif) terkait nasib kami. Waktu itu kami diberi tiga opsi dan kami memilihnya satu,” kata seorang perwakilan mahasiswa lainnya Shinta Olivia turut menjelaskannya.
 
Opsi pertama yang diberikan saat itu jadi mahasiswa Universitas Sumenep dan lulus di Universitas Sumenep. Opsi kedua, pindah meneruskan kuliah lagi menjadi mahasiswa Universitas Sumenep lalu setelah selesai akan kembali jadi lulusan UK, dan terakhir tetap menjadi mahasiswa UK tetapi akan diwisuda pada 2014.
 
Saat itu, sejumlah mahasiswa ini memilih opsi kedua, hanya saja karena pindah ke Sumenep namun tak juga ada kepastian dan besarnya biaya kuliah pindahan, makanya mahasiswa memilih ganti rugi seluruh biaya dan waktu yang pernah dikeluarkannya.
“Dan kami juga pernah mengadu ke rumah Ketua DPRD Karimun pak Raja Baktiar. Di situ ada Rektor (Abdul Latif), ada Ketua Yayasan Pak Jufri Taufik juga, dan keputusan kami sudah bulat, keluar dari UK. Kami keluar tetapi kami minta ganti rugi semua yang telah kami keluarkan karena kami sudah tertipu, atau kami akan menempuh jalur hukum,” kata Susi menambahkan.
 
Di rumah Raja Baktiar itu juga, sejumlah mahasiswa merekam lagi janji Rektor dan Ketua Yayasan Tujuh Juli untuk mengganti semua kerugian mahasiswa yang mengundurkan diri tersebut. “Di situ Ketua DPRD ikut pasang badan untuk kami, tapi nyatanya tidak juga ada kejelasan. Kami ditipu lagi,” kata Susi.
 
Kemelut masalah mahasiswa FKIP UK ini mencuat setelah adanya wisuda yang dilakukan pihak UK tidak sah karena status program studi dimaksud tidak terdaftar di Kopertis X. Apalagi mahasiswa tersebut menyelesaikannya di Universitas Sumenep yang notabene pihak universitas Sumenep tidak pernah mengeluarkan mahasiswa dimaksud.
 
Sebenarnya masalah ini bisa selesai kalau saja ada kemauan dan kematangan pendiri Yayasan Tujuh Juli milik Nurdin Basirun (yang juga Bupati Karimun) dan jajarannya jika saja sempat mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan masyarakat saat awal berdirinya.
 
Saat ini terdapat 14 program studi yang diusulkan, dan sembilan di antaranya disetujui Kopertis X Sumatera Barat, sementara FKIP masih dalam proses (menurut pihak rektorat yang kala itu ditampuk Sudarmadi). Dalam perjalanannya, hingga semester akhir dan menjelang wisuda mahasiswa jurusan ini tak kunjung mendapat kepastian status. Inilah sebabnya mahasiswa tersebut merasa tertipu.
 
“Kalau tak bisa berdiri, mengapa dipaksakan? Mengapa menerima mahasiswa? Kami merasa telah ditipu. Sampai saya harus mencium kaki rektor pun, saya tidak akan mau kembali masuk kampus UK,” ujar Fatmawati salah seorang mahasiswa FKIP lainnya kepada Tribun usai hearing.

Dikutip dari Tribun Batam

Kisruh Di UK Akhirnya Selesai


Karut marut program studi (Prodi) di Universitas Karimun (UK) tampaknya akan segera berakhir. Abdul Latif, Rektor UK mengaku seluruh mahasiswa sepakat untuk melanjutkan studi mereka dan mengakhiri kisruh tentang prodi tersebut. 

Abdul Latif mengatakan pihaknya bersedia memberikan kompensasi kepada mahasiswa angkatan 2008, 2009 dan 2010 lima prodi bermasalah bebas pembayaran uang perkuliahan dari semester 8 hingga wisuda. Dengan catatan mahasiswa tersebut mengulang kembali.

 
“Sudah ada titik terang, kami dan mahasiswa sudah sepakat untuk mengakhiri kisruh ini. Opsi yang kami tawarkan yakni mahasiswa angkatan 2008, 2009 dan 2010 di lima prodi yang sebelumnya belum mengantongi izin akan diberikan kompensasi yakni bebas membayar uang perkuliahan dari semester 8 hingga wisuda,” ujar Abdul Latif, Rektor UK saat dihubungi Tribunnewsbatam.com, Minggu (11/3/2012).
 
Dengan adanya kesepakatan ini, Abdul Latif mengharapkan situasi kampus UK kembali normal. Para mahasiswa dihimbau untuk kembali mengikuti proses perkuliahan tanpa ada beban. Terkait mekanisme perkuliahannya, Latif mengatakan sama seperti biasa.
 
Hal senada juga sempat diungkapkan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UK, Khasirul Fadli kepada Tribunnewsbatam.com belum lama ini. Fadli mengatakan mahasiswa pada lima prodi bermasalah tersebut diminta untuk registrasi ulang, dengan tujuan untuk mendapatkan data pemberian kompensasi. Hanya saja, waktu itu, Fadli mengatakan pihak rektor dan yayasan memberikan kompensasi bebas biaya perkuliahan semester 7.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, lima prodi di UK diketahui belum mengantongi izin dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Pusat saat diselenggarakan pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

Ke lima prodi tersebut termasuk prodi favorit di UK dengan jumlah mahasiswa cukup banyak yakni ratusan mahasiswa. Ke lima prodi tersebut antara lain Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Guru Luar Biasa (PGLB), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), Tekhnik Perkapalan dan Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran (MKP).

 
Akibatnya, seluruh mahasiswa di lima prodi tersebut terancam harus mengulang kembali perkuliahan mereka. Sementara di satu sisi, sebagian dari mahasiswa sudah ada mempersiapkan skripsi atau tugas akhir mereka.

Selain itu, penyelenggaraan ke lima prodi tersebut yang secara kasat mata merugikan, saat ini juga tengah diselidiki Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Karimun. Bahkan tim bentukan Satreskrim sampai harus menyelidiki hingga ke Koperasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) X wilayah Sumatera yang berpusat di Padang, Sumatera Barat selaku badan pengawas UK.

 
Namun saat dihubungi melalui telpon selulernya kemarin, Kasatreskrim Polres Karimun, AKP Memo Ardian Sik belum bisa karena tak mengangkat. Layanan pesan singkat elektronik (SMS) yang dilayangkan juga tak dibalas.
 
Lebih lanjut Abdul Latif mengatakan, permasalahan 5 prodi tersebut hanya sampai pada tahun ajaran 2010 lalu. Itu mengingat tahun 2011, UK sudah mengantongi izinnya dari Dikti.

“Perlu kami garis bawahi, ke lima prodi tersebut izin penyelenggaraannya di Universitas Karimun sudah kami kantongi pada tahun 2011 lalu. Jadi, permasalahannya hanya pada tahun 2008, 2009 dan 2010 bukan sampai sekarang,” ujar Latif.

 

Hal yang sama juga berlaku pada sembilan prodi lainnya, Latif mengaku izinnya juga sudah diperpanjang pada tahun 2012 awal lalu. Ke Sembilan prodi tersebut antara lain Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi dan Akutansi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol), Informatika, Lanologi dan Elektro di Fakultas Tekhnik serta Budidaya Perairan, Tekhnologi Hasil Perikanan dan Agrobisnis pada Fakultas Perikanan dan Kelauatan (Faprika).

Dikutip dari Tribun Batam

Kapal Rombongan Bupati Karimun Kandas


Kapal feri yang ditumpangi Bupati Karimun, Nurdin Basirun beserta rombongan mengalami kandas di sebuah pulau sekitar Selat Mendauan atau sekitar 10 menit ke Tanjung Hutan, Kecamatan Buru, Karimun, Rabu (22/2/2012) malam, sekitar pukul 19:30 WIB.

Dari Informasi yang dihimpun Tribunnews Batam, di ketahui Bupati dan romobongan yang akan menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Buru dalam kondisi selamat.

Namun demikian, seorang anak buah kapal (ABK) bernama Abdul Haris (33) mengalami luka robek di bagian kepala, setelah terbentur batang pohon yang patah pasca ditabrak kapal bernama lambung Sea Tech yang dicarter oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Pak Bupati alhamdulillah selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun, malahan beliau sempat ikut menenangkan penumpang lainnya agar tidak panik. Seorang ABK kapal terluka dibagian kepalanya,” terang Muhammad Yosli ST, Kabag Humas Pemkab Karimun yang ikut rombongan bupati tersebut

Dikutip dari Tribun Batam

Pergaulan Bebas Remaja Karimun Kian Mengkhawatirkan


Meski mengakui tidak ada kesepakatan tertulis, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karimun mengatakan tetap komit membantu program-program pemerintahan yang bersifat memberikan pengaruh positif, salah satunya memberantas kenakalan remaja usia sekolah.

Budi Supjan SH, Sekretaris PHRI Kabupaten Karimun saat dihubungi Tribunnewsbatam.com, Rabu (15/2/2012), mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada hotel dan penginapan yang jadi anggota PHRI Kabupaten Karimun yang kedapatan sebanyak 3 kali membiarkan remaja usia sekolah Kabupaten Karimun menginap ditempatnya.

“Sanksi itu bisa berupa pencabutan status keanggotaan PHRI-nya. Kita tentu tidak mau nama PHRI rusak oleh tindakan-tindakan yang tak bagus itu pasca diberikan sosialisasi terkait operasi pekat tersebut. Itu bukti kami (PHRI, red) komit mendukung pemerintah,” kata Budi Supjan SH.

Namun begitu, Budi juga mengharapkan tim operasi pekat dan pemberantasan kenakalan remaja bentukan Pemkab Karimun itu untuk bersikap profesional dan tetap mengutamakan kenyamanan tamu-tamu hotel anggota PHRI.

“Berdasarkan kajian lain, bentuk perbuatan-perbuatan kenakalan remaja belakangan ini sudah mulai bergeser. Jika dulunya di penginapan, kos-kosan dan hotel, sekarang banyak di luar, di tempat-tempat terbuka seperti pantai, daerah dataran tinggi. Kami harap itu bisa jadi pertimbangan tersendiri,” ujar Budi.

Apa yang dikatakan Budi, ada benarnya juga. Mengingat sasaran utamanya adalah pelajar nakal, tim operasi pekat belum optimal kemaren itu. Mereka menggelar razia di hotel-hotel, penginapan dan kos-kosan di pagi hari pada jam-jam pelajaran sekolah.

Pada jam-jam itu, kecil kemungkinan pelajar nakal menginap di hotel. Mereka kemungkinan banyak berada di warung-warung internet (warnet). Tapi sayangnya, hal itu tak dilakukan kemaren.

Lebih lanjut dikatakan Budi Supjan, saat ini PHRI Kabupaten Karimun memiliki jumlah anggota 35 hotel dan dua restoran. Sebanyak 3 hotel/wisma di Pulau Karimun Induk tutup karena tak sanggup bersaing.

“Untuk di Tanjungbatu sepertinya ada yang tutup juga cuma kami tak dapat data pastinya karena komunikasi yang tersendat di Tanjungbatu,” kata Budi diplomatis mengakhiri wawancara

Dikutip dari Tribun Batam

Coastal Area Akan Selesai Tepat Waktu ??


Bupati Karimun Nurdin Basirun optimis pengerjaan proyek Coastal Area senilai Rp172 miliar lebih, bisa selesai tepat waktu. “Saya optimis proyek tersebut bisa selesai tepat waktu atau pada awal tahun depan 2012,” ujar Nurdin, Senin (25/10). Dijelaskan Nurdin, dirinya optimis karena selalu melihat langsung pengerjaan pembangunan Coastal Area. Disamping itu pula ia pun sudah menanyakan tentang pembangunan teknis proyek tersebut.

“Sudah saya tanyakan kepada teknis bagian di lapangan, katanya akan terkejar (selesai sebelum memasuki awal tahun 2012). Sampai Desember tetap terkejar. Makanya saya optimis selesai tepat waktu,” ujarnya dengan nada yakink.

Diketahui, proyek multi years tersebut dibangun dalam jangka dua tahun, dan sudah harus selesai pada akhir 2011 ini.

Pantauan Haluan Kepri di lapangan, drainase jalan saat ini belum mencapai 50 persen dikerjakan. Selain itu jalanan yang saat ini dikerjakan belum dilakukan pengerasan untuk proses pengaspalan. Selain itu batu miring yang menghadap langsung kelaut saat ini masih ada yang belum rampung. Bahkan yang sudah ada mulai retak dan pecah-pecah.

Dikutip dari Haluan Kepri

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.