Peserta Bedah Rumah Karimun Tak Harus Memiliki Sertifikat Tanah


Warga miskin peserta program bedah rumah Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 tidak mesti mengantongi sertifikat tanah, kata Camat Meral M Isnaini.

”Tidak ada persyaratan wajib mengantongi sertifikat bagi peserta program bedah rumah,” katanya di Tanjung Balai Karimun, Sabtu 12 Februari 2011.

Menurut Isnaini, status hak milik atas tanah memang menjadi salah satu syarat didaftarkannya warga dalam program tersebut.

Namun demikian, keterangan hak milik tidak mesti berdasarkan sertifikat, tetapi bisa dengan surat lain seperti alas hak, surat keterangan ganti rugi atau keterangan dari Ketua RT, RW atau lurah/kepala desa.

”Kami pikir akan banyak warga miskin yang tidak memenuhi syarat jika ketentuan sertifikat diterapkan,” katanya.

Dia mengatakan, beberapa program serupa sejak beberapa tahun ini, baik program pusat maupun daerah, syarat wajib bersertifikat atas tanah bangunan juga tidak pernah diterapkan.

”Bedah rumah adalah program untuk membantu warga miskin. Karena itu, syarat-syaratnya juga tidak memberatkan mereka,” ucapnya.

Di Kecamatan Meral, lanjut dia, rumah tidak layak huni lebih dari 100 unit. Pada tahun lalu, pihaknya mendapatkan program bedah rumah dari Kementerian Sosial sebanyak 29 unit, selain program bedah rumah TNI Manunggal Masuk Desa dan program pemerintah daerah.

”Tahun ini Dinas Sosial kembali melaksanakan program tersebut. Untuk Meral, kami belum tahu dapat jatah berapa unit,” ucapnya.

Secara terpisah, Camat Tanjung Balai Karimun Rosmawati mengatakan hal yang sama.

Menurut Rosmawati, warga miskin peserta program bedah rumah cukup memperlihatkan surat keterangan tanah jika tidak mempunyai sertifikat.

”Terpenting, surat keterangan kepemilikan tanah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Kalau tanah tempat bangunan berdiri berstatus hibah, maka harus memperlihatkan surat hibahnya,” ucapnya.

Menurut Rosmawati, tahun ini kecamatan yang dipimpinnya mendapat jatah 36 rumah yang seluruhnya merupakan rumah warga miskin di Pulau Parit dan Pulau Tulang.

”Tahun ini kami fokuskan di dua pulau itu. Sedangkan untuk kelurahan dan desa lain akan kami upayakan pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Dinas Sosial (Dinsos) Karimun, tahun ini akan merehab 600 unit rumah tidak layak huni senilai Rp20 juta untuk satu rumah. Anggaran untuk program tersebut berasal dari APBD provinsi untuk 400 unit dan kabupaten 200 unit, total anggaran keseluruhannya Rp12 miliar.

Selain itu, Dinsos juga akan merehab 200 unit yang merupakan proyek provinsi tahun 2010 yang diluncurkan kembali pada 2011.

Dikutip dari Antara news

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: