Posts Tagged ‘ftz’

Pelabuhan Malarko Vital Bagis FTZ Karimun


Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan pelabuhan Malarko yang sedang dibangun di pantai Desa Pongkar, Kecamatan Tebing merupakan sarana vital bagi pengembangan kawasan perdagangan bebas atau ”free trade zone”.

”Pelabuhan Malarko merupakan infrastruktur vital untuk mendukung pengembangan investasi di FTZ. Sebelum pelabuhan itu selesai, maka pengembangan investasi menjadi lambat,” katanya saat meninjau pembangunan Pelabuhan Malarko di Pantai Pongkar, Sabtu.

Nurdin mengatakan pelabuhan Malarko akan menjadi pintu masuk barang-barang kebutuhan investor.

Arus barang-barang seperti peti kemas untuk kebutuhan perdagangan FTZ, menurut dia akan melewati pelabuhan yang berhadapan dengan Pulau Karimun Anak itu.

”Saat ini pengembangan investasi baru untuk industri galangan kapal, sedangkan untuk perdagangan dan industri lain belum ada karena terhambat belum adanya pelabuhan peti kemas,” ujarnya.

Menurut dia, pelabuhan Malarko diproyeksikan sebagai pelabuhan terbesar kedua setelah Batu Ampar, Batam.

”Kami mengharapkan pelabuhan ini dapat menampung limpahan kontainer dari Singapura. Ini peluang yang sangat besar apalagi posisi pelabuhan berdekatan dengan Selat Malaka,” ucapnya.

Karena menjadi kunci pengembangan FTZ, dia mengatakan telah meminta Menteri Perhubungan menuntaskan pengerjaannya pada 2012.

”Kami telah menyampaikan kepada Menteri agar penganggarannya melalui APBN sekaligus sehingga bisa tuntas pada 2012,” katanya.

Selain pelabuhan peti kemas, pelabuhan Malarko akan menjadi tempat bersandar kapal Pelni yang selama ini lego jangkar di perairan depan Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun.

“Untuk lahan sudah tidak masalah. Untuk kedalaman kita upayakan untuk diperdalam sehingga bisa dilayari kapal-kapal besar, itulah tujuan pemerintah daerah menyusun Perda Pendalaman Alur,” ucapnya.

Ridwan, supervisor PT Putri Salju Satria, selaku kontraktor pelaksana mengatakan, pengerjaan proyek tahun jamak itu akan selesai pada 2012.

“Saat ini kita sedang membangun turap, sedangkan pereklamasian lahan laut untuk areal pelabuhan pada 2012,” ucapnya.

Menurut dia, pelabuhan Malarko dibangun berbentuk huruf “L” dengan panjang sekitar 545 meter.

”Seluruh areal pelabuhan merupakan lahan laut, itulah yang akan direklamasi pada 2012. Sedangkan untuk kedalaman, memang harus diperdalam karena lahan yang direklamasi sangat dangkal dan berubah menjadi pantai ketika air surut,” jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra Nawazir dalam satu kesempatan mengatakan, pemerintah daerah juga sudah membebaskan lahan seluas 1,6 hektare dengan anggaran sekitar Rp200 juta untuk pembangunan jalan menuju lokasi pelabuhan.

”Total anggaran APBN, sampai pelabuhan ini selesai mencapai Rp111 miliar,” ujar Cendra.

Dikutip dari Kepri Antara

FTZ dan Peluang Kerja Warga Karimun


Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, status kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) adalah dambaan dan harapan. Dengan status itu perekonomian masyarakat diharapkan makin meningkat serta peluang bekerja bagi warga lokal makin terbuka.

Sejak FTZ Karimun di sebagian wilayah Pulau Karimun Besar diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersamaan dengan Batam dan Bintan pada 19 Januari 2009, perkembangan investasi terus tumbuh dengan pesat.

Data dari Badan Pengusahaan FTZ Karimun mencatat, terdapat sekitar 46 perusahaan swasta nasional maupun asing yang telah berinvestasi dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah.

Kehadiran perusahaan investor asing pertama PT Saipem Karimun Yard yang beroperasi di Desa Pangke, Kecamatan Meral memiliki daya magnet yang kuat dalam menumbuhkan kepercayaan investor asing lain untuk datang ke Karimun.

Bupati Karimun Nurdin Basirun dalam berbagai kesempatan menyatakan, perusahaan asal Italia dengan nilai investasi mencapai Rp171 miliar itu adalah pionir dalam menumbuhkan kepercayaan investor asing lain untuk berinvestasi’.

”Investor asing lain akan terus datang jika kita berhasil menjaga kepercayaan pihak Saipem,” katanya.

Pernyataan Nurdin tidak berlebihan, buktinya beberapa investor asing terus berdatangan.

Sebut saja perusahaan asal Jerman Oiltanking yang membuka usahanya di Teluk Senang, Pasir Panjang, Kecamatan Meral. Perusahaan penyimpanan BBM ini menanamkan modal awalnya sebesar Rp38 miliar.

Kemudian, Piacentini Turchi Indonesia (perusahaan jasa kontruksi) dengan investasi Rp3 miliar dan Boskalis Internasional Indonesia (konstruksi sipil) dengan investasi sebesar 500.000 dolar Amerika.

Bupati Nurdin berharap kehadiran puluhan perusahaan domestik dan asing itu memberikan efek ganda bagi perekonomian masyarakat serta membuka peluang kerja bagi warga lokal.

Pemerintah Kabupaten Karimun bersama seluruh investor juga membuat komitmen untuk mengutamakan warga lokal dalam bursa tenaga kerja di FTZ. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab, Badan Pengusahaan FTZ dan investor dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Karimun pada 2009.

Menurun Tajam

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Cabang Karimun, Hanis Jasni mengatakan, FTZ merupakan era baru bagi dunia kerja di Karimun.

Hanis meyakini angka pengangguran terbuka maupun tertutup yang jumlahnya mencapai ribuan akan menurun tajam jika investor memegang teguh komitmen tersebut.

”Bayangkan saja, PT Saipem pada 2012 akan membutuhkan 5.000 pekerja. Belum lagi PT Multi Ocean Shipyard dan perusahaan lain yang diperkirakan membutuhkan lebih dari sepuluh ribu. Jika semuanya direkrut dari warga lokal, pengangguran akan lenyap dari Karimun,” katanya.

Menurut Hanis Jasni, investor sudah cukup bagus dalam memberikan kesempatan yang luas bagi warga lokal untuk bekerja.

”Hanya saja, mereka dihadapkan pada banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keahlian. Akibatnya, warga lokal hanya menjadi buruh kasar, sedangkan untuk bidang keahlian diisi dari luar,” ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal, di antaranya dengan menggelar pelatihan tingkat lanjutan sesuai dengan kebutuhan investor.

”Kalau tidak peluang warga lokal akan tertutup dan diisi orang luar. Kami khawatir masyarakat kita hanya menjadi penonton ketika pekerja dari luar meramaikan bursa kerja di FTZ,” katanya.

Saat ini saja, lanjut dia, komposisi pekerja lokal dan nonlokal pada posisi strategis di PT Saipem didominasi pekerja dari luar.

”Komposisinya paling tidak 2 lokal 5 nonlokal atau 3 : 4. Tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan pekerja.

Dia berharap pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja yang disiapkan dapat diterima investor.

”Kalau perlu mereka dilatih di luar negeri. Siapkan anggaran dalam jumlah besar tapi hasilnya benar-benar memuaskan, jangan mengadakan pelatihan hanya untuk mengejar proyek atau menghabiskan anggaran,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) juga sangat mendesak sehingga upaya mempersiapkan tenaga ahli lebih optimal.

60 Persen

Manajer Sumber Daya Manusia PT Saipem Karimun Yard Agustinus Setiawan mengatakan komposisi pekerja lokal di perusahaan itu mencapai 60 persen dari total 2.500 pekerja.

60 persen pekerja lokal tersebut bekerja di 20 perusahaan subkontraktor dan didominasi warga Desa Pangke, Meral.

”Dari desa/kelurahan lain juga ada, seperti dari Pulau Parit, Kundur atau Moro,” katanya yang didampingi Manajer Pengembangan Usaha SKY Alex Josifov dan Humas Nurhayati.

Persentase yang besar, menurut dia merupakan bentuk komitmen Saipem dalam mengutamakan warga lokal.

Sistem perekrutan tidak hanya mengacu pada jenjang pendidikan, tetapi juga berdasarkan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tenaga las yang tidak mesti lulusan SMA, tetapi bisa juga SMP bahkan SD.

”Setiap ada kebutuhan tenaga kerja selalu kami laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker),” ucapnya.

PT Saipem saat ini masih dalam penyiapan sarana infrastruktur perusahaan. Anak perusahaan Saipem Group ini diperkirakan memulai kegiatan produksi pada 2012.

Belum Optimal

Sementara, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun, Mujarab Mustafa mengakui penyerapan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dasar sejak tahun 2008-2010 belum optimal.

Akibatnya, banyak tenaga kerja yang hanya memiliki keterampilan dasar, sedangkan investor membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian tertentu.

Mujarab Mustafa mengungkapkan pelatihan dasar bagi calon tenaga kerja dalam meraih sertifikasi keahlian tertentu belum pernah dilakukan.

“Kami pernah mengajukan anggaran pada 2010 untuk pelatihan bersertifikasi 30 tenaga kerja dengan nilai Rp400 juta, namun usulan itu tidak disetujui dewan,” jelasnya.

Usulan tersebut, lanjut dia, baru terealisasi tahun ini yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi.

”Pelatihan ini akan kami laksanakan dalam waktu dekat,” katanya.

Mengenai jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dasar, dia mengatakan saat ini mencapai 270 orang selama tiga tahun anggaran.

”Setiap tahun pelatihan dilaksanakan tiga kali yang diikuti 30 orang untuk sekali pelatihan, sehingga jumlah seluruhnya selama tiga tahun 270 orang,” ucapnya.

Dikutip dari Kepri Antara

LSM Minta Lahan Tidur FTZ Diambil Alih


Ketua LSM Kiprah, John Saputra meminta pemerintah daerah mengambil alih ribuan hektare lahan tidur yang dikuasai pihak swasta di Kawasan Perdagangan Bebas Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

”Pengambilalihan lahan tidur di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) untuk memperlancar pengembangan investasi,” katanya di Tanjung Balai Karimun, Sabtu.

John Saputra mengatakan terdapat lebih dari 4.000 hektare lahan tidur di kawasan FTZ yang dikuasai pihak swasta, salah satunya PT Citra Karimun Perkasa (CKP).

”PT CKP puluhan tahun menguasai lahan namun dibiarkan kosong begitu saja. Kondisi ini menyulitkan Badan Pengusahaan FTZ dalam memplot lahan untuk investor yang akan berinvestasi,” ucapnya.

Berdasarkan PP No 48/2007, luas lahan FTZ Karimun seluas 8.862,018 hektare dari total luas Pulau Karimun Besar sekitar 13.954,030 hektare.

Dari luas sebanyak itu, 1.750 hektare di antaranya hutan lindung dan 4.025 hektare dikuasai PT CKP.

”Setelah dikurangi hutan lindung dan lahan CKP, maka luas lahan yang tersedia hanya sekitar 3.087 hektare. Dan itu belum dikurangi dengan lahan masyarakat dan perusahaan granit,” katanya.

Menurut dia, banyaknya lahan tidur mengakibatkan lambannya perkembangan FTZ akibat investor kesulitan mendapatkan lahan yang cocok.

”Tidak semua investor mau memanfaatkan lahan pantai. Mereka tentu memilih lahan yang cocok dengan jenis usaha. Lagi pula, ”masterplan” FTZ juga mengatur mana lahan industri, perdagangan dan yang mana untuk galangan kapal,” tuturnya.

Ketua Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin Sahari, dalam rapat dengar pendapat bersama Laskar Melayu Bersatu beberapa waktu lalu juga meminta pemerintah daerah mengambil alih lahan PT CKP.

”Pemerintah daerah harus bersikap tegas, jangan biarkan lahan yang dikuasai pihak swasta menganggur. Kalau memang tidak digarap, ambil alih saja,” katanya.

Dia meminta pemerintah meninjau status penguasaan lahan PT CKP yang menguasai hampi separuh lahan FTZ.

”Seluruh lahan tidur yang dikuasai pihak swasta harus ditinjau ulang, tujuannya agar bermanfaat untuk program pembangunan,” ucapnya.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.