Posts Tagged ‘lahan tidur’

LSM Minta Lahan Tidur FTZ Diambil Alih


Ketua LSM Kiprah, John Saputra meminta pemerintah daerah mengambil alih ribuan hektare lahan tidur yang dikuasai pihak swasta di Kawasan Perdagangan Bebas Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

”Pengambilalihan lahan tidur di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) untuk memperlancar pengembangan investasi,” katanya di Tanjung Balai Karimun, Sabtu.

John Saputra mengatakan terdapat lebih dari 4.000 hektare lahan tidur di kawasan FTZ yang dikuasai pihak swasta, salah satunya PT Citra Karimun Perkasa (CKP).

”PT CKP puluhan tahun menguasai lahan namun dibiarkan kosong begitu saja. Kondisi ini menyulitkan Badan Pengusahaan FTZ dalam memplot lahan untuk investor yang akan berinvestasi,” ucapnya.

Berdasarkan PP No 48/2007, luas lahan FTZ Karimun seluas 8.862,018 hektare dari total luas Pulau Karimun Besar sekitar 13.954,030 hektare.

Dari luas sebanyak itu, 1.750 hektare di antaranya hutan lindung dan 4.025 hektare dikuasai PT CKP.

”Setelah dikurangi hutan lindung dan lahan CKP, maka luas lahan yang tersedia hanya sekitar 3.087 hektare. Dan itu belum dikurangi dengan lahan masyarakat dan perusahaan granit,” katanya.

Menurut dia, banyaknya lahan tidur mengakibatkan lambannya perkembangan FTZ akibat investor kesulitan mendapatkan lahan yang cocok.

”Tidak semua investor mau memanfaatkan lahan pantai. Mereka tentu memilih lahan yang cocok dengan jenis usaha. Lagi pula, ”masterplan” FTZ juga mengatur mana lahan industri, perdagangan dan yang mana untuk galangan kapal,” tuturnya.

Ketua Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin Sahari, dalam rapat dengar pendapat bersama Laskar Melayu Bersatu beberapa waktu lalu juga meminta pemerintah daerah mengambil alih lahan PT CKP.

”Pemerintah daerah harus bersikap tegas, jangan biarkan lahan yang dikuasai pihak swasta menganggur. Kalau memang tidak digarap, ambil alih saja,” katanya.

Dia meminta pemerintah meninjau status penguasaan lahan PT CKP yang menguasai hampi separuh lahan FTZ.

”Seluruh lahan tidur yang dikuasai pihak swasta harus ditinjau ulang, tujuannya agar bermanfaat untuk program pembangunan,” ucapnya.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.