Posts Tagged ‘universitas karimun’

Kisruh Di UK Akhirnya Selesai


Karut marut program studi (Prodi) di Universitas Karimun (UK) tampaknya akan segera berakhir. Abdul Latif, Rektor UK mengaku seluruh mahasiswa sepakat untuk melanjutkan studi mereka dan mengakhiri kisruh tentang prodi tersebut. 

Abdul Latif mengatakan pihaknya bersedia memberikan kompensasi kepada mahasiswa angkatan 2008, 2009 dan 2010 lima prodi bermasalah bebas pembayaran uang perkuliahan dari semester 8 hingga wisuda. Dengan catatan mahasiswa tersebut mengulang kembali.

 
“Sudah ada titik terang, kami dan mahasiswa sudah sepakat untuk mengakhiri kisruh ini. Opsi yang kami tawarkan yakni mahasiswa angkatan 2008, 2009 dan 2010 di lima prodi yang sebelumnya belum mengantongi izin akan diberikan kompensasi yakni bebas membayar uang perkuliahan dari semester 8 hingga wisuda,” ujar Abdul Latif, Rektor UK saat dihubungi Tribunnewsbatam.com, Minggu (11/3/2012).
 
Dengan adanya kesepakatan ini, Abdul Latif mengharapkan situasi kampus UK kembali normal. Para mahasiswa dihimbau untuk kembali mengikuti proses perkuliahan tanpa ada beban. Terkait mekanisme perkuliahannya, Latif mengatakan sama seperti biasa.
 
Hal senada juga sempat diungkapkan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UK, Khasirul Fadli kepada Tribunnewsbatam.com belum lama ini. Fadli mengatakan mahasiswa pada lima prodi bermasalah tersebut diminta untuk registrasi ulang, dengan tujuan untuk mendapatkan data pemberian kompensasi. Hanya saja, waktu itu, Fadli mengatakan pihak rektor dan yayasan memberikan kompensasi bebas biaya perkuliahan semester 7.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, lima prodi di UK diketahui belum mengantongi izin dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Pusat saat diselenggarakan pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

Ke lima prodi tersebut termasuk prodi favorit di UK dengan jumlah mahasiswa cukup banyak yakni ratusan mahasiswa. Ke lima prodi tersebut antara lain Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Guru Luar Biasa (PGLB), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), Tekhnik Perkapalan dan Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran (MKP).

 
Akibatnya, seluruh mahasiswa di lima prodi tersebut terancam harus mengulang kembali perkuliahan mereka. Sementara di satu sisi, sebagian dari mahasiswa sudah ada mempersiapkan skripsi atau tugas akhir mereka.

Selain itu, penyelenggaraan ke lima prodi tersebut yang secara kasat mata merugikan, saat ini juga tengah diselidiki Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Karimun. Bahkan tim bentukan Satreskrim sampai harus menyelidiki hingga ke Koperasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) X wilayah Sumatera yang berpusat di Padang, Sumatera Barat selaku badan pengawas UK.

 
Namun saat dihubungi melalui telpon selulernya kemarin, Kasatreskrim Polres Karimun, AKP Memo Ardian Sik belum bisa karena tak mengangkat. Layanan pesan singkat elektronik (SMS) yang dilayangkan juga tak dibalas.
 
Lebih lanjut Abdul Latif mengatakan, permasalahan 5 prodi tersebut hanya sampai pada tahun ajaran 2010 lalu. Itu mengingat tahun 2011, UK sudah mengantongi izinnya dari Dikti.

“Perlu kami garis bawahi, ke lima prodi tersebut izin penyelenggaraannya di Universitas Karimun sudah kami kantongi pada tahun 2011 lalu. Jadi, permasalahannya hanya pada tahun 2008, 2009 dan 2010 bukan sampai sekarang,” ujar Latif.

 

Hal yang sama juga berlaku pada sembilan prodi lainnya, Latif mengaku izinnya juga sudah diperpanjang pada tahun 2012 awal lalu. Ke Sembilan prodi tersebut antara lain Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi dan Akutansi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol), Informatika, Lanologi dan Elektro di Fakultas Tekhnik serta Budidaya Perairan, Tekhnologi Hasil Perikanan dan Agrobisnis pada Fakultas Perikanan dan Kelauatan (Faprika).

Dikutip dari Tribun Batam

UTM Tawari Kerjasama Dengan UK


Universitas Teknologi Malaysia menawari Universitas Karimun, Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama berupa pertukaran mahasiswa serta pemanfaatan fasilitas perkuliahan di universitas tersebut.

”Kerja sama spesifik belum ada, namun kami cukup terbuka untuk bekerja sama dengan Universitas Karimun (UK). Kerja samanya bisa berbentuk pertukaran mahasiswa untuk satu atau dua minggu,” kata Direktur Pemasaran Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kamal, di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Selain itu, kerja sama kedua belah pihak bisa juga berbentuk seminar atau lokakarya dengan memanfaatkan fasilitas perkuliahan UTM yang cukup lengkap.

”Ini semua untuk memajukan pendidikan tinggi sesama negara serumpun. Apalagi, Karimun berbatasan langsung dengan Malaysia,” ucap Kamal.

Menurut dia, kesempatan seluas-luasnya juga diberikan kepada mahasiswa UK yang berminat melanjutkan pendidikan strata 2 di UTM.

”Semuanya itu akan kami bicarakan lebih lanjut dengan UK. Saat ini masih penjajakan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UK Abdul Latif menyatakan tertarik untuk bekerja sama mengingat UK baru berumur dua tahun.

”Sebagai universitas yang baru berdiri, UK tentu masih menimba pengalaman. Kerja sama dengan UTM diharapkan dapat meningkatkan mutu perkuliahan,” katanya.

Kamal yang didampingi Dekan Fakultas Pendidikan UTM Bilal Amri dan Pembantu Dekan Yusuf bin Boon menggelar pertemuan dengan Rektor UK yang dimediasi Bupati Karimun Nurdin Basirun.

Dalam pertemuan yang dihadiri pejabat Pemkab Karimun dan dosen UK itu Bupati Nurdin menyambut baik penawaran kerja sama pihak UTM.

”Pemerintah mendukung penuh dengan harapan kualitas UK bisa lebih baik melalui kerja sama dengan UTM,” katanya.

Kamal dalam kesempatan itu juga mempromosikan Program S2 Fakultas Pendidikan UTM.

”Sarana perkuliahan dan asrama cukup lengkap,” katanya.

Dia menambahkan UTM juga telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Kepri, yaitu program beasiswa untuk 10 mahasiswa program S1 semua jurusan dan beasiswa untuk 10 mahasiswa program S2 Fakultas Pendidikan.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Gaji Dekan Universitas Karimun Belum Dibayar


Dekan dan tiga Kepala Biro (karo) Universitas Karimun (UK), resmi mundur pekan lalu. Namun di balik kemunduran itu, ternyata selama 29 bulan menjabat dekan dan kepala biro mereka tidak menerima honor alias kerja gotong royong.

Selain mereka, masih ada lagi yang tidak menerima gaji yakni pembantu dekan ketua prodi. Jika dijumlah total mencapai 31 orang. Alasannya, mereka adalah pejabat struktural di pemerintahan. Sehingga UK tidak perlu membayar honor mereka.

Informasi yang diperoleh, jika dihitung-hitung untuk dekan saja selama 29 bulan (2 tahun 5 bulan), gajinya mencapai Rp87 juta. Dengan rincian satu bulan penghasilan mencapai Rp3 juta. Demikian juga untuk kepala biro, selama 29 bulan tersebut total penghasilan Rp78 juta atau sekitar Rp2,6 juta.

Tidak adanya gaji tersebut, dibenarkan Dekan Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) DR Amjon. Menurut Amjon yang kini menjabat Kabag Humas Pemkab Karimun, membenarkan selama ini tidak pernah dibayar saat menjabat Dekan. ”Tapi itu tidak masalah bagi kita, karena tujuan kita ingin membangun pendidikan di Karimun,” jelasnya.

Meski demikian, kata Amjon dirinya siap kembali bertugas sebagai dekan jika memang tenaganya dibutuhkan. Disinggung soal total gaji dekan yang mencapai Rp87 juta, selama bertugas 29 bulan di UK, Amjon mengatakan, dirinya tak tahu pasti. ”Saya memang mendengar, jika dihitung-hitung nilainya mencapai yang disebutkan (Rp87 juta, red),” jelasnya singkat.

Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, 4 dekan Fakultas yakni Dekan Fakultas Teknik, Drs Mhd Dali MM, Dekan Fakultas  Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) H Amjon MPd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) Suciwati dan Dekan Fakultas Perikanan Ir Hazmi Yuliansyah MSi dan tiga Kabiro yakni Kabiro Umum Irwanto, Kabiro Keuangan Abdullah dan Kabiro Humas Helmi mundur dari UK.

Mereka mundur karena tidak dibenarkan pegawai struktural merangkap jabatan di UK. Dan pernyataan mundur ini disampaikan dalam hearing dengan komisi A DPRD Karimun seminggu yang lalu.

Dikutip dari Batam Pos

Pemkab Karimun Didesak Buat Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Karimun mendesak Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi Data sebagai implementasi Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID) berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Hal ini merupakan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Karimun, Kasirul Fadli di Tanjung Balai Karimun, Selasa 1 Maret 2011.

Kasirul mengatakan, pemerintah daerah baik dari unsur eksekutif maupun legislatif sudah seharusnya mulai membuka diri mengenai informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, mulai dari kebijakan penyusunan anggaran, informasi tentang APBD maupun program pembangunan.Selama ini, kata dia, pemerintah daerah cenderung tertutup sehingga muncul persepsi macam-macam dari masyarakat.

”Kalau tidak mau dituding korupsi, sebaiknya sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.

Dia mencontohkan retribusi pembuatan kartu tanda penduduk yang belum secara terbuka diumumkan di kantor-kantor camat. Hal itu kerap dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memberlakukan tarif di luar ketentuan.

”Sudah menjadi rahasia umum tarif pembuatan KTP bermacam-macam, tergantung siapa yang mengurusnya,” katanya.

Akibat kekurangterbukaan, lanjut Kasirul, warga masyarakat juga berpersepsi macam-macam terkait penyaluran dana bantuan sosial, dana pengembangan masyarakat (community development) pertambangan, bantuan operasional sekolah (BOS) dan lainnya.

Lebih lanjut dikatakannya, keterbukaan gaji pejabat juga harus dilakukan untuk mengantisipasi korupsi.

”Masyarakat kadang-kadang bertanya-tanya dengan rumah mewah pejabat. Memangnya gaji pegawai seberapa besar sehingga dapat membangun rumah mewah dan punya mobil yang bagus,” tuturnya.

Dia menambahkan Bupati Nurdin Basirun yang berpasangan dengan Aunur Rafiq yang kembali terpilih dalam Pilkada 5 Januari 2011 segera melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Jajaran Dekan di Universitas Karimun Mengundurkan diri


Empat dekan dan tiga kepala biro di Universitas Karimun (UK), menyatakan mundur dari jabatannya, Senin (21/2). Pengunduran ini, menyusul tidak dibenarkan pegawai struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun merangkap jabatan di UK, sesuai edaran Sekretaris Daerah (Sekda).

Empat dekan yang mundur yakni Dekan Fakultas Teknik Drs Mhd Dali MM, Dekan Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) H Amjon MPd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) Suciwati, dan Dekan Fakultas Perikanan Ir Hazmi Yuliansyah MSi. Sementara tiga kepala biro yang mengundurkan yakni Kabiro Umum Irwanto, Kabiro Keuangan Abdullah, dan Kabiro Humas Helmi.

Pernyataaan pengunduran diri disampaikan dalam hearing dengan Komisi A DPRD Karimun, kemarin. Meski menyandang sebagai dekan, tapi mereka belum mendapatkan gaji beberapa bulan belakangan. Hal ini disampaikan Amjon MPd.

”Kami belum menerima gaji beberapa bulan ini. Tapi karena peraturannya tidak bolah merangkap jabatan, kami siap mundur. Kalaupun sewaktu-waktu dibutuhkan lagi, kami siap kembali menjabat di UK. Karena kami ingin mengabdikan ilmu untuk masyarakat Kabupaten Karimun,” tegas Amjon.

Hal senada juga disampaikan Irwanto. ”Sejak awal berdirinya UK, saya sudah berniat ingin berbuat yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan Karimun,” tegasnya.

Sektretaris Komisi A DPRD Karimun Drs H Anwar Abu Bakar MSi meminta, rektor secepatnya bertindak dan menyiapkan pengganti pasca pengunduran diri empat dekan dan tiga kabiro UK ini.

”Penggantinya tentu harus yang paham dan mengerti tentang universitas atau sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Karena ini menyangkut kemajuan UK di masa datang,” terangnya.

Di sisi lain, Anwar juga berharap ada pembenahan yang dilakukan rektor di internal UK. Artinya, DPRD tidak ingin mendengar lagi adanya permasalahan atau keluhan yang muncul di tubuh UK. Apalagi pemerintah daerah sudah cukup perhatian dengan mengalokasikan dana bantuan pendidikan yang mencapai Rp3 miliar.

”Semua itu tidak lain bagaimana UK lebih mandiri dan siap mencetak SDM generasi muda Karimun yang berkualitas,”  ingatnya.

Rektor UK Abdul Latief mengatakan, mundurnya empat dekan dan tiga kabiro bukan karena dipaksa. Tapi memang ada ketentuan yang tidak membolehkan rangkap jabatan.

“Pada dasarnya, kita menginginkan mereka tetap menjabat di UK. Tapi sekali lagi aturan tidak membolehkan hal itu, maka mereka harus memilih. Tapi kami berharap mereka tetap bisa mengajar di UK,” tambahnya.

Dikutip dari Batam Pos

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.