Tidak Ada lagi Negoisasi Proyek di Karimun


Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Bangsa Indonesia M Rahman mengharapkan panitia lelang proyek, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan  dalam SKPD tidak membiarkan negosiasi dalam tender proyek di Provinsi Riau.

“Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tidak membiarkan adanya negoisasi dalam proses tender proyek daerah ini, katanya di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

“Pembiaran ‘negoisasi’ (proyek duduk) oleh sesama kontraktor seperti selama ini terjadi dalam proses pelelangan, berdampak pada kerugian keuangan negara. Dampaknya pengembalian sisa lebih pagu anggaran ke kas daerah, nilainya menjadi sangat minim hanya berkisar sekitar 2-3 persen dari pagu anggaran,” katanya.

Rahman menjelaskan bila proses pelelangan dilakukan secara bersih dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku, sedikitnya sisa lebih pagu anggaran yang dapat dikembalikan ke kas daerah bisa mencapai 10-15 persen dan bahkan bisa mencapai 18 persen dari total pagu anggaran.

“Bila akumulasi anggaran untuk proyek fisik yang ada di seluruh SKPD setiap tahun mencapai Rp300 miliar, silakan hitung sendiri nilai nominal anggaran yang harusnya kembali ke kas daerah raib akibat pembiaran negoisasi,” jelasnya.

Dia menyatakan gagasannya bertujuan untuk menekan potensi kerugian keuangan negara yang terjadi di Karimun seperti yang sering terjadi sebelumnya dan sekedar mengingatkan panitia lelang, PPK dan PPTK agar terhindar “lehernya” dari jeratan hukum.

“Saya harap pada 2011 aktivitas negoisasi itu dapat dihilangkan. Panitia jangan tergoda iming-iming materi yang ditawarkan para kontraktor,” katanya.

Mereka, kata Rahman, harus diingatkan agar mematuhi pedoman hukum terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, sebab dengan sedikit kesalahan yang dilakukan, ke depan bisa berakibat fatal bagi diri dan keluarganya.

Dia, mengimbau panitia proyek, sebelum memutuskan dan menetapkan pemenang tender agar berhati-hati dan benar-benar meneliti secara detail perusahaan yang akan menang.

“Tidak hanya korupsi yang menyebabkan seseorang masuk bui, tapi ketidak hati-hatian pun dapat mengantarkan mereka ke penjara,” tuturnya.

Dia juga berpendapat, proses negoisasi terjadi pada pelelangan proyek seperti sebelumnya karena para tidak bekerja secara profesional dan malah cenderung berbuat sesukanya.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: