Pengentasan Kemiskinan di Karimun Masih Berjalan Lambat


Wakil Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengatakan, program pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan belum optimal karena terbentur keakurasian data jumlah rumah tangga miskin.

”Kami lemah data. Data tidak relevan lagi karena mengacu pada sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tujuh tahun yang lalu,” katanya usai membuka Semiloka DPRD Karimun tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Gedung Nasional, Tanjung Balai Karimun, Senin 14 Maret 2011.

Aunur Rafiq mengatakan, tidak adanya data rumah tangga miskin yang akurat mengakibatkan program penanggulangan kemiskinan belum optimal serta tidak tepat sasaran.

Jumlah rumah tangga miskin berdasarkan sensus tujuh tahun lalu 11.704 kepala keluarga.

”Kami tidak tahu apakah terjadi pengurangan atau justru sebaliknya. Akibatnya, kami kesulitan dalam menyusun anggaran karena tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Kita juga tidak punya ”database” kantong-kantong kemiskinan,” tuturnya.

BPS, menurut dia, saat melakukan pendataan juga tidak memilah-milah penduduk tetap dan musiman.

”Pemilahan antara penduduk tetap dan musiman penting karena pertumbuhan Karimun sangat dinamis. Warga perantauan datang silih berganti,” ucapnya.

Melalui semiloka tersebut dia berharap DPRD Karimun menyatukan persepsi dengan pemerintah dalam menyusun anggaran pengentasan kemiskinan, salah satunya terkait dengan rencana melakukan pendataan kembali jumlah penduduk miskin pada 2012.

”Kami berharap DPRD menyetujui alokasikan anggaran untuk pendataan warga miskin pada 2012,” katanya.

Menurut dia, program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah sudah cukup bagus.

Dia mengatakan, terdapat beberapa program pengentasan kemiskinan dengan total anggaran mencapai Rp32 miliar dari APBD kabupaten, provinsi maupun APBN.

Anggaran sebesar itu disalurkan melalui beberapa program, yaitu PNPM Mandiri untuk pedesaan, Program Pengentasan Kemiskinan (P2KP) untuk perkotaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat (P2KM) sebesar Rp300 juta per desa/tahun dan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P3DK) sebesar Rp500 juta per tahun.

Selain itu, lanjut dia, ada pula program yang melekat pada beberapa SKPD, seperti beasiswa bagi warga tidak mampu, program bantuan bagi nelayan, beras miskin, Jamkesmas dan Jamkesda.

”Seluruh program tersebut berjalan sukses jika didukung data yang akurat. Kami sulit mengukur tingkat keberhasilan masing-masing program karena tidak punya database. Akibatnya, masyarakat menganggap kita gagal dalam mengentaskan kemiskinan,” katanya menegaskan.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: