Pendalaman Alur Menuai Kritik


Kebijakan proyek raksasa bernama pendalaman alur, masih mendapat kritikan dan sanggahan sejumlah pihak. Partner kerja eksekutif di pemerintahan daerah, DPRD Karimun sendiri justru merasa tidak nyaman dengan kebijakan tersebut mengingat transparansi konsep pendalaman alur belum terpaparkan jelas ke masyarakat.

“Kami menilai kebijakan (pendalaman alur) itu masih kontroversi. Bukan tidak mendukung tetapi kita tidak dapat memberikan pernyataan sebelum kita tahu jelas tentang kebijakan itu,” ujar Sekretaris Komisi C DPRD Karimun Bakti Lubis kepada Tribun, Sabtu (19/03/2011).

Bakti mengatakan DPRD Karimun merasa ditinggalkan eksekutif dalam upaya menggolkan proyek tersebut. Ketika perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemen Polhukam) bertandang ke Karimun dalam sesi dialog dengan pemerintah daerah dan stakeholder, justeru DPRD Karimun tidak diikutsertakan satupun.

“Bukan kita tak mau tau, tapi kita tak pernah diberitahu. Hal yang prinsipil pun seperti saat sesi dialog dengan Kemen Polhukam, kita tidak diundang. Kita mau tahu dimana letak kita sebagai partner pemerintah dalam pembangunan kalau soal penting seperti ini kita tidak diikutkan?” tukas Bakti lebih lanjut.

Yang hadir ketika sesi dialog unsur pimpinan daerah bersama Agus Barnas selaku Asisten Depatemen I/IV Hankam Kemenpolhukam juga mengungkapkan hal ketidak hadiran DPRD Karimun tersebut. Dengan nada candanya, Agus mengatakan kalau yang hadir jangan-jangan yang hanya mendukung kebijakan Bupati Karimun Nurdin Basirun saja.

Dikutip dati Tribun Batam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: