Proyek Jalan Pesisir Karimun Dipagari Warga


Areal proyek jalan pesisir senilai ratusan miliar rupiah yang didanai Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau di sepanjang pantai timur Tanjung Balai Karimun, Minggu, dipagari warga pemilik lahan.

“Lahan proyek yang dipagar milik kami. Pemerintah daerah tidak pernah membayar ganti rugi,” kata Hok Lian, warga Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun di lokasi proyek, Minggu.

Hok Lian mengatakan, lahan yang dipagari warga dilengkapi tiga sertifikat hak milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun, masing-masing sertifikat nomor 1051 tanggal 16 Maret 2001 atas nama Hok Lian dengan luas 7.994 meter persegi, sertifikat nomor 1040 tanggal 6 Februari 2001 seluas 7.499 meter persegi atas nama Haris alias Tjip Hok.

Kemudian, nomor 1050 tanggal 16 Maret 2001 atas nama Sik Bun seluas 7.994 meter persegi.

”Dari luas tanah sesuai sertifikat, luas tanah yang ditimbun untuk jalan sekitar 5.750 meter persegi, atau sekitar 50 x 115 meter,” katanya.

Hok Lian mengaku terpaksa memagar lahan tersebut karena pemerintah daerah tidak menggubris somasi yang diajukannya agar lahan tersebut tidak ditimbun.

”Keberatan sudah kami sampaikan sejak setahun lalu, namun pemerintah tidak menggubrisnya dengan alasan tanah tersebut milik negara, padahal kami mempunyai sertifikat hak milik yang juga diakui negara,” katanya.

Menurut dia, lahan tersebut tidak dapat dikatakan milik negara karena tidak termasuk dataran pantai.

”Dulunya lahan ini datar dan tidak terkena air laut. Pemilik sebelumnya juga masih hidup dan ditanyakan langsung kepadanya, begitu juga lurah yang menerbitkan surat keterangan tidak bersengketa juga masih ada,” ucapnya.

Kuasa hukum Hok Lian, Nasib Maringan Silaban mengatakan pemagaran lahan milik kliennya bertujuan untuk memastikan bahwa lahan tersebut tidak lagi dikerjakan kontraktor proyek.

“Kami hanya memberi ruang untuk sepeda motor untuk melintas, sedangkan untuk kendaraan roda empat atau alat-alat berat tidak bisa lewat. Siapapun yang menggarap lahan tersebut akan kami tuntut karena melanggar Pasal 551 KUHPidana,” katanya.

Ia mengatakan, pagar tersebut akan dibuka jika pemerintah bersedia mengganti rugi mengingat proyek tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

“Klien kami menuntut ganti rugi Rp80.000 per meter. Jika tidak dipenuhi, masalah ini akan kami tuntut secara perdata dan pidana,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, kliennya akan memperjuangkan haknya sebagai warga negara yang taat pada aturan, salah satunya aturan tentang kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.

”Tanah tersebut memiliki NJOP dan pajaknya terus dibayar setiap tahun. Klien kami juga dirugikan karena sertifikatnya telah diagunkan di BNI dengan pinjaman sebesar Rp400 juta,” katanya.

Wartawan ANTARA melaporkan, kendaraan roda empat maupun alat-alat berat proyek dari bagian barat maupun timur tidak bisa melintas karena terhadang pagar kayu.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: