Warga Keluhkan Pembangunan Jalan Lingkar Karimun


Proyek coastal area Pemda Karimun terhenti. Itu setelah lahan seluas lebih kurang 2, 3 hektare yang terletak di RT 02 RW 01, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Tebing dipagari warga.

Hok Lian, Tjip Hok dan Sik Bun, tiga warga tersebut nekad memagari lahan yang tengah digarap pekerja proyek coastal area tersebut karena protes dan menuding pemda menyerobot tanah seluas lebih kurang 2, 3 ha tersebut.

Dikatakan Hok Lian kepada Tribunnews.com dilokasi, tanahnya seluas lebih kurang 7. 994 meter persegi masuk dalam area proyek coastal area tersebut. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada pembicaraan ganti rugi. Bahkan Hok Lian menuding pemda melakukan penyerobotan.

“Tanah ini adalah milik saya dan lengkap semua surat-suratnya. Tahu-tahunya masuk area proyek tapi tak pernah dibicarakan ganti ruginya. Jika tidak ada tanggapan juga dari pemda, saya tidak akan pernah izinkan tanah saya ini digarap pemda untuk proyek mereka. Proyek mereka kenapa saya yang harus repot begini,” ujar Hok Lian dengan kesal.

Hok Lian semakin kesal karena tanah tersebut ternyata saat ini tengah diagunkannya di Bank Negara Indonesia (BNI) untuk meminjam modal sebesar Rp 400 juta sejak 14 Oktober 2003. Nomor Hak Tanggungannya adalah 170/2003.

“Kalau pemda tak akui ini lahan saya, mengapa BPN mau menerbitkan sertifikatnya, mengapa juga BNI mau meminjamkan saya modal sebesar Rp 400 juta dengan jaminan surat tanah itu. Saya juga rajin dan taat bayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sejak tahun 1997 hingga 2010 atas tanah itu juga,” kata Hok Lian dengan nada setengah bertanya.

Lebih lanjut dikatakan Penasehat Hukum ketiga warga tersebut, Nasib Maringan Silaban SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Street Lawyer, Jakarta. Ketiga kliennya tersebut memiliki surat lengkap terkait kepemilikan tanah tersebut.

Nasib Maringan Silaban juga mengaku, dirinya dan kliennya Hok Lian telah pernah membicarakan persoalan ini dengan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Jumat (10/3/2011) lalu dikediaman pribadi Rafiq di Telaga Riau.

“Pak Rafiq mengatakan hal ini musti diputuskan secara bijaksana dan hati-hati. Beliau juga mengaku tidak bisa ambil keputusan sendiri dan kami pun diarahkan ke pak Tejaria, Kabag Tapem Karimun. Hasilnya pun sama, yakni menganggap tanah tersebut adalah tanah laut dan merupakan milik negara dan tanpa ada gantirugi. Ada kesan, pemda takut hal ini sama dengan kasus pembebasan lahan untuk PT Saipem beberapa tahun lalu. Mereka salah,” ujar Nasib Maringan Silaban.

Ditunjukan Silaban, tanah atas nama Hok Lian memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1051 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan nomor ukur tanah 0876, tertanggal 16 Maret 2001. Sementara Tjip Hok memiliki tanah seluas 7. 499 meterpersegi dengan surat ukur 0834 tertanggal 6 Februari 2001. Sisanya seluas 7. 499 meterpersegi atas nama Sik Bun dengan nomor ukur tanah 0877 tertanggal 16 Maret 2001.

“Dan rencana besok (Senin, 21/3/2011, red), saya akan layangkan surat klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun terkait definisi tanah laut seperti yang dikatakan pemda Karimun itu atas lahan klien saya ini,” sambung Silaban.

Hal itu setelah melalui surat dan lisan, pemda Karimun terkesan takut bahwa tanah tersebut adalah tanah laut dan jika digantirugi, pemda akan mendapat masalah dengan pihak Kejari Tanjungbalai Karimun layaknya kasus pembebasan lahan dan gantirugi untuk PT Saipem Karimun Indonesia beberapa tahun lalu.

“Ada kesan pihak Kejaksaan menjadi momok bagi Pemda Karimun dalam hal membangun. Hal itu juga ditambah dengan pertanyaan pak Wabup dan pak Tejaria bahwa anggaran untuk gantirugi lahan ketiga klien kami ini sudah tidak ada lagi,” kata Silaban.

Sementara itu, Hok Lian bersikuekueh, minta pemda menggantirugi lahannya tersebut seharga Rp 80 ribu per meterpersegi. Dan kalau tidak, Hok Lian pun mengancam tidak akan pernah mengizinkan adanya proyek coastal area diatas lahannya tersebut.

“Saya juga sudah pernah mensomasi pemda Karimun ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun tapi sampai saat ini, belum juga hasil. Karena saya meyakini lahan ini adalah milik saya, sampai ke Mahkamah Agung pun saya mau berjuang,” kata Hok Lian dengan nada suara bergetar.

Dikutip dari Tribun Batam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: