DPRD Karimun Minta Dikti Datang Langsung


Anggota Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin, meminta aparatur pengawas di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi datang ke Kabupaten Karimun untuk menghentikan perkuliahan kelas jauh di Pulau Kundur dan menutup perguruan tinggi penyelenggaranya.

“Sejak 27 Februari 2007, Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) melalui surat edaran No 595/D5.1/2007 telah melarang perkuliahan Sabtu-Minggu dan kelas jauh itu, namun surat tersebut tidak dipatuhi Dinas Pendidikan Pemkab Karimun, ” ujarnya di Meral, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

Perkuliahan kelas jauh di Kundur malah dikelola langsung oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di wilayah tersebut, ucapnya.

Jamaluddin menjelaskan, praktek perkuliahan yang menyimpang untuk meningkatkan kualitas guru Sekolah Dasar (SD) di Kundur berlangsung sejak tahun lalu, akibat lemahnya pengawasan dari aparatur Dirjen Dikti dan tidak adanya kepedulian dinas terkait.

“Perkuliahan itu diikuti 245 orang guru SD dari tiga kecamatan yang ada di Kundur, dengan rincian 62 berstatus PNS dan 183 honorer, mereka harus diingatkan bahwa ijazah yang diperoleh pascaperkuliahan tidak akan diakui Kementerian Pendidikan Nasional,” jelasnya.

Dia menuturkan keharusan guru memiliki ijazah Strata 1 (S1) pada tahun 2015 sesuai UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta demi peningkatan kualitas guru, harus dipenuhi secara bermartabat dan sesuai prosedur, mengingat guru berada pada garda terdepan pendidikan.

“Pemenuhan persyaratan itu sebagaimana diamanatkan UU harus mendapat perhatian khusus dari Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan, ketika memberikan izin belajar,” tuturnya.

Sebab menurut dia berdasarkan ketentuan, izin belajar hanya bisa diberikan kepada pegawai berstatus PNS yang sudah menjalani masa kerja minimal dua tahun dan bukan bagi CPNS maupun tenaga honorer.

Universitas yang ditunjuk harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan sudah terakreditasi, tidak seperti yang terjadi di Kundur.

Untuk diketahui penyelenggaraan kelas jauh dalam bentuk apapun, tidaklah dibenarkan, kecuali pendidikan jarak jauh yang selama ini ditangani oleh Universitas Terbuka (UT), paparnya.

Pada kesempatan itu dia juga memaparkan program perkuliahan kelas jauh di Kundur yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta yang sama, juga pernah dilaksanakan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Namun praktek perkuliahan itu sejak awal tahun lalu telah dihentikan oleh pemerintah daerah setempat, setelah bupatinya menerbitkan Surat Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi PNS di sana.

Di Karimun, kondisi yang sama tidak mendapat perhatian serius dari pihak terkait, karena itu saya meminta secara langsung kepada aparatur pengawas Dikti segera menghentikan kegiatan tersebut, ujarnya.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: