Percepatan Pembangunan di Perbatasan Karimun Masih Wacana


Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin berpendapat berbagai program pemerintah pusat tentang percepatan pembangunan wilayah perbatasan di Karimun, Kepulauan Riau seperti masih sebatas wacana.

“Sudah beberapa tahun percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dinyatakan menjadi program prioritas pemerintah pusat dan integral dalam pembangunan nasional, namun seperti masih wacana karena masih nihil realisasi,” ucapnya di Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat.

Di Kabupaten Karimun, sebagai salah satu kabupaten di wilayah perbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia, secara nyata warga masyarakat belum merasakan dampak positif dari pelaksanaan program tersebut.

“Tidak terealisasinya rencana-rencana besar itu dikhawatirkan akan berdampak negatif pada rasa nasionalisme warga masyarakat perbatasan, karena sangat tinggi perbedaan kesejahteraan dan infrastruktur dengan di negara-negara tetangga,” kata Jamaluddin.

Ia menyatakan sering memaparkan kondisi Karimun sebagai salah satu wilayah perbatasan dis etiap acara di pusat, akan tetapi sampai saat ini belum mendapat respon secara serius dari pemerintah pusat.

Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan sudah menjadi suatu keharusan mengingat wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.

“Pelaksanaannya tidak bisa setengah hati. Harussecara serius, terencana dan berkesinambungan serta butuh dana besar,” paparnya.

Perdagangan bebas

Dia mengatakan masuknya 2/3 Pulau Karimun Besar yang hanya memiliki total luas pulau sekitar 13 ribu hektare sebagai wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas sejak 2007 menjadi bukti tidak terencananya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang disusun  pemerintah pusat.

“Bayangkan, di satu pulau yang tidak begitu luas berlaku ketentuan undang-undang yang berbeda. Di bidang perizinan masih ada yang harus diurus investor ke pusat. Akibatnya percepatan realisasi investasi sesuai dengan yang direncanakan tidak terwujud,” ujarnya.

Tak hanya itu, ucap dia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun meski sudah empat kali dipaparkan Pemkab Karimun di kantor pemerintah pusat, hingga sekarang rekomendasi dari direktorat terkait belum terbit.

Sekarang timbul pertanyaan, apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan?

“Apakah masih layak Pemkab Karimun disalahkan. Bukankah semua itu dampak dari kelalaian aparatur terkait di pusat?” katanya.

Ditanya aspek mana yang perlu digesa untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, ia menjawab, harus dari segala aspek.

“Harus digesa di semua aspek. Mulai dari  ekonomi dan sosial, ideologi, politik, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, lingkungan, budaya dan pertahanan hingga keamanan. Semua aspek itu penting mendapat perhatian serius dari pusat serta harus digesa pelaksanaannya,” ucap Jamaluddin.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: