FTZ dan Peluang Kerja Warga Karimun


Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, status kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) adalah dambaan dan harapan. Dengan status itu perekonomian masyarakat diharapkan makin meningkat serta peluang bekerja bagi warga lokal makin terbuka.

Sejak FTZ Karimun di sebagian wilayah Pulau Karimun Besar diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersamaan dengan Batam dan Bintan pada 19 Januari 2009, perkembangan investasi terus tumbuh dengan pesat.

Data dari Badan Pengusahaan FTZ Karimun mencatat, terdapat sekitar 46 perusahaan swasta nasional maupun asing yang telah berinvestasi dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah.

Kehadiran perusahaan investor asing pertama PT Saipem Karimun Yard yang beroperasi di Desa Pangke, Kecamatan Meral memiliki daya magnet yang kuat dalam menumbuhkan kepercayaan investor asing lain untuk datang ke Karimun.

Bupati Karimun Nurdin Basirun dalam berbagai kesempatan menyatakan, perusahaan asal Italia dengan nilai investasi mencapai Rp171 miliar itu adalah pionir dalam menumbuhkan kepercayaan investor asing lain untuk berinvestasi’.

”Investor asing lain akan terus datang jika kita berhasil menjaga kepercayaan pihak Saipem,” katanya.

Pernyataan Nurdin tidak berlebihan, buktinya beberapa investor asing terus berdatangan.

Sebut saja perusahaan asal Jerman Oiltanking yang membuka usahanya di Teluk Senang, Pasir Panjang, Kecamatan Meral. Perusahaan penyimpanan BBM ini menanamkan modal awalnya sebesar Rp38 miliar.

Kemudian, Piacentini Turchi Indonesia (perusahaan jasa kontruksi) dengan investasi Rp3 miliar dan Boskalis Internasional Indonesia (konstruksi sipil) dengan investasi sebesar 500.000 dolar Amerika.

Bupati Nurdin berharap kehadiran puluhan perusahaan domestik dan asing itu memberikan efek ganda bagi perekonomian masyarakat serta membuka peluang kerja bagi warga lokal.

Pemerintah Kabupaten Karimun bersama seluruh investor juga membuat komitmen untuk mengutamakan warga lokal dalam bursa tenaga kerja di FTZ. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab, Badan Pengusahaan FTZ dan investor dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Karimun pada 2009.

Menurun Tajam

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Cabang Karimun, Hanis Jasni mengatakan, FTZ merupakan era baru bagi dunia kerja di Karimun.

Hanis meyakini angka pengangguran terbuka maupun tertutup yang jumlahnya mencapai ribuan akan menurun tajam jika investor memegang teguh komitmen tersebut.

”Bayangkan saja, PT Saipem pada 2012 akan membutuhkan 5.000 pekerja. Belum lagi PT Multi Ocean Shipyard dan perusahaan lain yang diperkirakan membutuhkan lebih dari sepuluh ribu. Jika semuanya direkrut dari warga lokal, pengangguran akan lenyap dari Karimun,” katanya.

Menurut Hanis Jasni, investor sudah cukup bagus dalam memberikan kesempatan yang luas bagi warga lokal untuk bekerja.

”Hanya saja, mereka dihadapkan pada banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keahlian. Akibatnya, warga lokal hanya menjadi buruh kasar, sedangkan untuk bidang keahlian diisi dari luar,” ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal, di antaranya dengan menggelar pelatihan tingkat lanjutan sesuai dengan kebutuhan investor.

”Kalau tidak peluang warga lokal akan tertutup dan diisi orang luar. Kami khawatir masyarakat kita hanya menjadi penonton ketika pekerja dari luar meramaikan bursa kerja di FTZ,” katanya.

Saat ini saja, lanjut dia, komposisi pekerja lokal dan nonlokal pada posisi strategis di PT Saipem didominasi pekerja dari luar.

”Komposisinya paling tidak 2 lokal 5 nonlokal atau 3 : 4. Tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan pekerja.

Dia berharap pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja yang disiapkan dapat diterima investor.

”Kalau perlu mereka dilatih di luar negeri. Siapkan anggaran dalam jumlah besar tapi hasilnya benar-benar memuaskan, jangan mengadakan pelatihan hanya untuk mengejar proyek atau menghabiskan anggaran,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) juga sangat mendesak sehingga upaya mempersiapkan tenaga ahli lebih optimal.

60 Persen

Manajer Sumber Daya Manusia PT Saipem Karimun Yard Agustinus Setiawan mengatakan komposisi pekerja lokal di perusahaan itu mencapai 60 persen dari total 2.500 pekerja.

60 persen pekerja lokal tersebut bekerja di 20 perusahaan subkontraktor dan didominasi warga Desa Pangke, Meral.

”Dari desa/kelurahan lain juga ada, seperti dari Pulau Parit, Kundur atau Moro,” katanya yang didampingi Manajer Pengembangan Usaha SKY Alex Josifov dan Humas Nurhayati.

Persentase yang besar, menurut dia merupakan bentuk komitmen Saipem dalam mengutamakan warga lokal.

Sistem perekrutan tidak hanya mengacu pada jenjang pendidikan, tetapi juga berdasarkan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tenaga las yang tidak mesti lulusan SMA, tetapi bisa juga SMP bahkan SD.

”Setiap ada kebutuhan tenaga kerja selalu kami laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker),” ucapnya.

PT Saipem saat ini masih dalam penyiapan sarana infrastruktur perusahaan. Anak perusahaan Saipem Group ini diperkirakan memulai kegiatan produksi pada 2012.

Belum Optimal

Sementara, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun, Mujarab Mustafa mengakui penyerapan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dasar sejak tahun 2008-2010 belum optimal.

Akibatnya, banyak tenaga kerja yang hanya memiliki keterampilan dasar, sedangkan investor membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian tertentu.

Mujarab Mustafa mengungkapkan pelatihan dasar bagi calon tenaga kerja dalam meraih sertifikasi keahlian tertentu belum pernah dilakukan.

“Kami pernah mengajukan anggaran pada 2010 untuk pelatihan bersertifikasi 30 tenaga kerja dengan nilai Rp400 juta, namun usulan itu tidak disetujui dewan,” jelasnya.

Usulan tersebut, lanjut dia, baru terealisasi tahun ini yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi.

”Pelatihan ini akan kami laksanakan dalam waktu dekat,” katanya.

Mengenai jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dasar, dia mengatakan saat ini mencapai 270 orang selama tiga tahun anggaran.

”Setiap tahun pelatihan dilaksanakan tiga kali yang diikuti 30 orang untuk sekali pelatihan, sehingga jumlah seluruhnya selama tiga tahun 270 orang,” ucapnya.

Dikutip dari Kepri Antara

2 responses to this post.

  1. Posted by Karimun Pro on June 20, 2011 at 00:15

    teori dinas n bupati aja…..buktinya betapa susahnya warga karimun untuk dapatkan pekerjaan contohnya di PT. Saipem dan PT. pertambangan lainnya, kl bisa masuk gajinya hanya umk sedangkan pekerja dari luar gajinya sangat tinggi, warga karimun bukan tidak ada skill tapi kesempatan yang tidak ada, kalau disnaker hanya pandai membuat pelatihan welding tingkat dasar aja tiap tahun ….tingkat lanjutannya pasti tunggu hari raya monyet…..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: