Polres Karimun Diminta Usut Tuntas Tambang Ilegal


Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Tanpa Kompromi, Trio Wiramon, mengharapkan Polisi Resor Karimun tidak tebang pilih dan mengusut tuntas aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

“Kami menduga aktivitas illegal mining yang menjadi salah satu program prioritas Kapolri, di Karimun didanai oleh asing dan dibeking ‘orang kuat’, sebab itu kami berharap seluruh pihak yang terlibat diseret ke hadapan hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Trio Wiramon menuturkan disinyalir aktivitas ilegal itu selain berdampak pada kerusakan lingkungan juga telah berdampak pada kerugian negara yang cukup besar.

“Kali ini kami ingin membuktikan, apakah hukum bisa tegak di wilayah perbatasan. Tidak ada sedikitpun berkeinginan kami untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, tapi kalau tidak tuntas akan kami giring kasus tambang timah ilegal di Karimun menjadi kasus nasional dan akan kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” tuturnya.

Ditanya berdasarkan apa hingga dirinya bisa menuding kegiatan tambang timah ilegal tersebut dibekingi oleh orang kuat, menurut dia, berdasarkan informasi yang diterimanya setelah polisi menghentikan kegiatan tambang timah ilegal yang mengunakan dua alat berat di Kecamatan Kundur Barat, Pulau Kundur, kegiatan tambang ilegal secara serta merta tidak berhenti, malah muncul kegiatan yang sama di Pulau Durai.

Sebelumnya Kapolres Karimun, AKBP Benyamin Sapta T SIK, mengatakan kasus tambang timah ilegal tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya.

Awal mencuatnya aktifitas tambang ilegal yang mengunakan dua alat berat itu terungkap dalam rapat dengar pendapat yang di gelar Komisi C DPRD Karimun yang membidangi lingkungan dan pertambangan dengan Dinas Pertambangan dan Energi, Selasa (19/4) di Ruang Rapat Panitia Musyawarah Gedung DPRD Karimun.

Saat itu Sekretaris Komisi C DPRD Karimun, Bakti Lubis, meminta Kapolres Karimun segera menghentikan aktivitas ilegal tersebut

“Aktivitas tambang timah di darat itu tanpa izin namun tetap bisa beroperasi sejak enam bulan lalu. Semua itu harus diungkap, karena pemilik usaha meski tanpa izin berani melakukan aktivitas dengan mengunakan dua unit alat berat,” ucapnya.

Dia juga meminta pada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Alwi Hasan, agar segera mengambil sikap tegas terkait kegiatan ilegal tersebut.

Di tempat yang sama anggota Komisi C lainnya, John Abrison, mengatakan Pulau Kundur telah sejak lama dijadikan sebagai wilayah pertanian bukan area tambang.

“Seluruh kegiatan tambang timah darat di Pulau Kundur adalah ilegal, kecuali aktivitas penambangan pasir rakyat yang memiliki surat izin penambangan rakyat, karena hasilnya digunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk membiarkan aktivitas ilegal itu tetap berlangsung,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Komisi C, HM Taufiq, mengatakan aktivitas yang dilakukan pemilik tambang timah ilegal itu telah meresahkan dan menimbulkan kecemburuan serta pertanyaan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Kok aktivitas ilegal yang secara terang-terangan menggunakan alat berat tidak pernah dihentikan aktivitasnya, sementara aktivitas penambangan yang dilakukan masyarakat secara tradisional dilarang,” katanya.

Masih dalam rapat itu, anggota Komisi C, HM Asyura, mempertanyakan ke mana hasil penambangan bijih timah ilegal itu dijual, karena larangan ekspor bijih timah masih berlaku sampai saat ini.

”Sedikitnya sekitar 25 sampai 300 kilogram per hari pasir timah diperoleh pemilik tambang ilegal itu, kerja sama mereka dengan PT Timah jelas tak ada, lalu ke mana  hasilnya  itu dijual,” tanyanya.

Heran

Komisi A DPRD Karimun yang membidangi hukum heran, kenapa aktifitas penjarahan bijih timah secara ilegal itu bisa berlangsung cukup lama.

“Saya heran, kok kegiatan ilegal itu bisa berlangsung sejak November hingga April lalu. Ditinjau dari lokasi kegiatannya mudah dijangkau, dilakukan oleh banyak orang dan menggunakan dua alat berat,” ujar anggota Komisi A, Jamaluddin.

Menurut dia, mustahil bila kegiatan ilegal yang dilakukan secara besar-besaran itu tidak diketahui oleh aparat berwenang di wilayah tersebut.

“Kami menginginkan pemberantasan ”ilegal mining” dilakukan secara serius dan menyeluruh, seret pelakunya, oknum yang membekingi, pihak yang mendanai, aktor intelektual serta penampung hasil tambang timah ilegal itu ke hadapan hukum sehingga penjarahan bahan galian timah ilegal dapat dihentikan secara total oleh polisi karena termasuk salah satu dari 10 Program Prioritas Kapolri,” ucapnya.

Dikutip dari Kepri Antaranews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: