Proyek Roro Selat Beliah Belum Bisa Beroperasi


DPRD Karimun berpendapat proyek  pembangunan Pelabuhan Penumpang Selat Belia, Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tidak dapat dioperasikan tepat waktu, karena tidak memiliki perencanaan matang dan buruknya kinerja aparatur.

“Tidak dapat dioperasikannya pelabuhan yang dibangun dengan APBD Karimun senilai Rp22,8 miliar tepat waktu, menjadi bukti buruknya kinerja aparatur di Pemkab Karimun yang berdampak pada pemborosan anggaran,” ucap anggota Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan, Tata Pemerintahan dan Camat Kundur di Gedung DPRD Karimun, Senin.

Jamaluddin menuturkan rencana Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan “soft opening” pelabuhan itu awal Juli mendatang, tidak lebih dari sekedar sikap untuk gagah-gagahan tanpa memiliki manfaat apa pun.

“Harusnya pemilik proyek menyegerakan pembebasan lahan untuk akses jalan yang sudah dianggarkan sejak tahun 2008. Karena tidak kunjung selesai dibebaskan akibatnya pengoperasian pelabuhan itu menjadi terkendala,” tuturnya.

Dia berpendapat harusnya sejumlah instansi di Pemkab Karimun yang berwenang untuk melakukan pembebasan lahan bersatu padu demi mempercepat realisasi pembebasan.

“Saya minta pada Tata Pemerintahan (Tapem) menyerahkan copian nama-nama tim pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai akses jalan, pertama untuk mengetahui apakah tim pembebasan lahan tersebut benar-benar ada atau fiktif. Kedua, untuk mengetahui kendala utama tim itu, yang tidak mampu bekerja selama tiga tahun anggaran,” ujarnya.

Menurut staf Tapem, Suhendra, upaya pembebasan sudah dilakukan oleh tim dari Pemkab Karimun, namun kendala yang hadapinya ada dua ahli waris pemilik dua persil lahan yang bersengketa dan mengklaim sebagai pihak yang paling berhak menerima ganti rugi.

“Sebab itu sampai saat ini kami masih menunggu salah satu pihak yang paling berhak dan untuk lebih memastikan ahli waris secara adminsitrasi,” ucapnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi A, Syahril, alasan yang disampaikan Tapem sangat mengada-ada, karena sepengetahuannya Dishub bersedia membayarkan sewa lahan sementara yang akan digunakan sebagai akses jalan alternatif ke pelabuhan itu sebesar Rp7 juta.

Sementara menurut Ketua Komisi A, Jamaluddin Sahari, Pemkab Karimun berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat mencabut secara paksa hak kepemilikan lahan dari masyarakat yang sengaja menghalangi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Kondisi itu sangat aneh, selama tiga tahun anggaran pembebasan lahan tidak dapat dituntaskan, kali ini saya ingin tahu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan Tapem yang masuk dalam keanggotaan tim pembebasan untuk menuntaskan pembebasan lahan tersebut,” ucapnya.

Anggota Komisi A lainnya, Anwar Hasan, berharap Camat Kundur, turut membantu pembebasan lahan itu dengan memberikan pemahaman pada masyarakatnya.

“Agar pelabuhan itu dapat dioperasikan secepatnya, karean keberadannya diyakin akan memberikan dampak positif bagi pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Masih pada kesempatan yang sama, staf Dishub, Heru menyebutkan, pihaknya sudah memiliki perencanaan matang terkait proyek itu, sejak proyek itu direncanakan tahun 2006 pihaknya telah mengupayakan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai akses jalan.

“Bahkan tahun 2009 Pemerintah Provinsi Kepri pernah menjanjikan akan membiayai sebagian dana pembebasan lahan, namun pada tahun 2010, janji itu tidak dipenuhinya dengan alasan tidak adanya dana, akibatnya setelah proyek itu selesai dikerjakan tidak memiliki akses jalan,” ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 9 tahun 2009 tentang Perubahan Perda No 28 tahun 2007 tentang Pengikat Dana Anggaran Pembangunan Pelabuhan Penumpang di Selat Belai dengan Sistem Tahun Jamak, masa pengerjaan proyek tersebut selama 650 hari, pembiayaan pembangunan senilai Rp22.893.380.150.

Sistem pembayaran maksimal dilakukan selama tiga tahun anggaran terhitung mulai  tahun 2008 sebesar Rp2.500.000.000, kemudian 2009  sebesar Rp10.000.000.000 dan tahun 2010 sebesar Rp10.393.380.150

Berdasarkan data yang dihimpun Proyek ini yang dikerjakan PT. Nindya Karya (NK) persero, karena tidak adanya akses jalan sepanjang 3 kilometer meski proyek tersebut telah selesai dikerjakan pelabuhan tersebut sampai sekarang tidak dapat dioperasikan

Dikutip dari Kepri Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: