Perpat Karimun Tanyakan Pungutan Kartu Siswa


Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pemuda Tempatan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mempertanyakan pungutan Rp5.000 untuk pembuatan kartu Nomor Induk Siswa Nasional SD, SMP maupun SMA.

”Kami mempertanyakan uang pungutan Rp5.000 untuk pembuatan kartu NISN.  Kebijakan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah membebaskan siswa beban biaya sekolah,” kata Ketua DPW Perpat Karimun Risdiyansyah, di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Risdiyansyah yang akrab disapa Diyan Midex mengatakan beberapa anak asuhnya dikenai pungutan Rp5.000 oleh pihak sekolah untuk pembuatan kartu NISN.

”Awalnya kami tidak percaya pembuatan kartu NISN dipungut biaya, tapi setelah kami tanyakan kepada tetangga, ternyata juga mengatakan hal yang sama,” ucapnya.

Setahu dia, pembuat kartu NISN tidak dipungut biaya karena ditanggung pemerintah pusat.

Kalaupun dipungut biaya, menurut dia jumlah tersebut sangat tidak wajar.

Dia mencontohkan biaya pembuatan kartu pemilih dalam Pilkada Karimun beberapa waktu lalu yang berkisar Rp300-Rp600 untuk kualitas kartu terendah.

Sedangkan kartu kualitas bagus, biaya cetaknya berkisar Rp700-Rp1.000.

”Sangat tidak wajar jika kartu NISN dikenai biaya Rp5.000,” kata Diyan yang juga menjabat anggota Komisi Pemilihan Umum Karimun.

Dia menduga terjadi praktik pungutan liar oleh oknum pegawai Dinas Pendidikan dengan modus meminta setiap sekolah memungut biaya pengurusan kartu NISN.

”Bayangkan saja berapa besar uang yang dipungut jika diberlakukan di seluruh SD, SMP dan SMP. Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan menyelidiki uang pungutan ini,” ucapnya.

Informasi diperoleh dari beberapa kepala sekolah, pungutan Rp5.000 itu merupakan instruksi lisan dari oknum pegawai Disdik Karimun.

”Kami diarahkan
memungut uang kartu NISN, besarannya ditetapkan Rp4.000, namun kami bulatkan menjadi Rp5.000. Sisa sebesar Rp1.000 untuk biaya kegiatan siswa,” kata salah seorang kepala sekolah yang minta dirahasiakan identitasnya.

Seorang guru SMP yang juga minta dirahasiakan identitasnya mengatakan anaknya juga dikenai uang pungutan kartu NISN.

”Saya menyerahkan uang kepada anak saya Rp30.000, untuk pembuatan kartu NISN, map dan lain-lain,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Karimun Harris Fadillah saat dikonfirmasi wartawan mengatakan tidak pernah menginstruksikan jajarannya untuk memungut biaya pembuatan kartu NISN.

”Pelaksanaan kartu NISN untuk keseragaman data siswa, saat ini sudah berjalan, tidak ada biaya kepada siswa,” katanya melalui pesan singkat seluler.

Kartu tersebut, lanjut Harris diberlakukan untuk setiap sekolah, mulai SD hingga SMA.

“Mohon informasi sekolah mana saja yang memungut uang kartu NISN. Nanti kita kroscek siapa pelakunya,” ucapnya

Dikutip dari Kepri Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: