Pemkab Karimun Berencana Melebur SKPD Yang Tidak Produktif


Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, akan melebur beberapa satuan kerja perangkat daerah yang tidak produktif serta memiliki tugas, pokok dan fungsi saling tumpang tindih.

”Ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan kami lebur. Saya tidak hafal jumlahnya, namun tujuan peleburan untuk efisiensi dan peningkatan kinerja,” kata Sekretaris Daerah Karimun Anwar Hasyim di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Anwar Hasyim mengatakan salah satu contoh SKPD yang dilebur adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dilebur ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

”Dinas Koperasi dan UKM kurang produktif, tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya juga tumpang tindih dengan Disperindag. Jadi, kami putuskan dilebur saja ke Disperindag,” ucapnya.

Peleburan SKPD tersebut, menurut dia, tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPRD.

Menurut dia, selain penggabungan SKPD, dalam draf Raperda SOTK juga tertuang pembentukan SKPD, yaitu Bagian Pemberdayaan Perempuan Setkab yang akan berdiri sendiri menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

”Dengan dimasukkannya program KB ke Badan Pemberdayaan Perempuan, akan mengurangi tupoksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selama ini mengurusi masalah KB,” tuturnya.

Mengenai wacana penggabungan Kantor Pemuda dan Olahraga ke Dinas Pendidikan, menurut Sekda, Kanpora tetap berdiri sendiri dengan pertimbangan Dinas Pendidikan (Disdik) memiliki tugas yang cukup banyak dan berat.

”Disdik tugasnya cukup berat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Jika dilebur, kami khawatir program peningkatan pendidikan tidak tercapai,” ucapnya.

Peleburan dan pembentukan SKPD melalui Raperda SOTK, lanjut dia, merupakan hasil evaluasi kinerja seluruh SKPD dalam memberikan pelayanan prima bagi publik.

”Kami menginginkan pelayanan publik menganut azas efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang optimal,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembentukan dan peleburan SKPD tersebut juga mengacu pada PP No41/2010 tentang Perubahan PP No16/1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

”Peleburan SKPD juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sedangkan ketersediaan aparatur sangat cukup karena ada beberapa pegawai yang menamatkan pendidikan sesuai sertifikasi yang dibutuhkan. Kami berharap pada 2012 SOTK yang baru sudah terealisasi,” katanya.

Dikutip dari Kepri Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: